“Ada pergantian kabid dan pengajuan nya terhitung setahun mundur dari persetujuan anggaran sehingga saat hendak dilaksanakan ternyata pihak ketiga yang ada di proposal pengajuan juga tidak siap. Kami sudah mengupayakan baik ke provinsi atau ke pemkot untuk perubahan, namun tak disetujui dan akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut tak terlaksana,” -Zarkasih, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi-
KOTA BEKASI – Anggaran pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi yang bersumber dari APBD Kota Bekasi dan Bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp 4 miliar teryata tidak terserap dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Teguh, salah satu kepala seksi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi saat dikonfirmasi oleh media, Selasa(11/02.2025).
Mendengar informasi tersebut, menuai kritik keras dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Ade Muksin., SH, yang menilai kondisi tersebut sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat.
Ketua PWI Bekasi Raya menyampaikan kritikannya secara tegas.
“Ini bentuk nyata ketidakmampuan pengelolaan anggaran yang sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Bekasi agar lebih siap bersaing di dunia industri. Kalau sampai tidak terserap, berarti ada masalah serius dalam perencanaan dan eksekusi program di Disnaker,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang masih belum stabil, pelatihan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan daya saing warga Bekasi di pasar kerja. Namun, dengan tidak terserapnya anggaran ini, peluang masyarakat untuk mendapatkan keterampilan baru menjadi terhambat.
“Pemerintah Kota Bekasi, terutama Disnaker, harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada publik. Bagaimana mungkin dana sebesar itu tidak bisa digunakan? Apakah ada kelalaian, atau justru kurangnya inisiatif dari dinas terkait? Jangan sampai ini menjadi kebiasaan buruk yang terus berulang setiap tahun,” tambahnya.
Ketua PWI Bekasi Raya juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan mendesak transparansi dari Pemkot Bekasi.
“Kami menuntut transparansi penuh terkait alasan tidak terserapnya anggaran ini. Jika memang ada kendala teknis atau birokrasi, maka harus segera dicarikan solusinya agar di tahun berikutnya hal ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.(Red)
