Nama Bupati Minsel Franky Donny Wongkar Disebut Dalam Kasus Dugaan Gratifikasi WTP BPK, Kasubdit Tipidkor: Masih Pendalaman

- Jurnalis

Senin, 3 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: ilustrasi background Mapolda Sulawesi Utara, inserted foto Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (kiri), foto ilustrasi foto tanpa identitas (kanan)

Foto: ilustrasi background Mapolda Sulawesi Utara, inserted foto Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (kiri), foto ilustrasi foto tanpa identitas (kanan)

SULUT, Telusur News,- Kasus dugaan gratifikasi yang menyebut nama Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) makin menyeruak ke publik.

Pasalnya, tidak hanya Bupati Wongkar, informasi yang didapat ada oknum lain yang juga diduga terlibat di dalamnya.

Dan ini semakin membuat publik penasaran.

Melansir pemberitaan dari Tribun Manado pada beberapa hari lalu, Polda Sulawesi Utara (Sulut) membenarkan telah memeriksa bupati yang sedang menjabat untuk periode kedua di bagian selatan Minahasa, terkait keterlibatan dalam dugaan gratifikasi.

Bupati yang kerap disapa FDW ini diperiksa berkaitan dengan dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum tertentu demi mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga :  PWI Peduli Bekasi Raya Kembali Serahkan Bantuan

Kasus ini terangkat ke publik setelah dilaporkan oleh Hendrik Mamuaya ke Polda Sulut. Kemudian dibenarkan oleh Kasubdit Tipidkor Polda Sulut Kompol Muhammad Fadly.

“”Iya sudah,” ujar Muhammad Fadly kepada media, via whatsapp, Rabu (29/10/2025).

Sebelumnya, menurut Muhammad Fadly, Polda Sulut telah mengambil keterangan dari sejumlah pejabat Pemkab Minsel, diantaranya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Setda) Minsel Silvia Bimbahati dan Kepala Inspektorat Minsel Hendra Pandeynuwu.

Kepada Media Telusur News (03/11), Kompol Fadly melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp pribadinya mengatakan dugaan kasus ini masih dalam pendalaman penyidik Polda Sulut.

“Masih pendalaman,”  ungkapnya.

Baca Juga :  Hadir di Rakorda Dekranasda Jabar, Ketua Dekranasda Kota Bekasi Sampaikan ini

Kasus ini disinyalir akan menempuh perjalanan panjang. Pasalnya, ada oknum lain yang diduga terlibat di dalamnya.

Sama halnya dengan kasus Dana Hiba Pemprov Sulawesi Utara yang sebelumnya diperiksa Polda Sulut. Akhirnya menetapkan beberapa tersangka yang kemudian berproses di pengadilan. Demikian kasus dugaan gratifikasi WTP BPK yang dinilai berpotensi mengarah ke penetapan tersangka.

Pemkab Minsel ketika dihubungi untuk dimintai tanggapan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Glady Kawatu lewat nomor pribadinya belum merespon. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tusrianto Rumengan, melalui nomor WhatsApp pribadi mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu.

“Kita mo kosultasikan dulu,” tulis Tusrianto, (03/11).

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎
Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026
Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal
PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:38 WIB

‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎

Senin, 13 Juli 2026 - 22:28 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 22:25 WIB

Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Berita Terbaru