‎Oloan Nababan: Efisiensi Anggaran Boleh, Tapi Jangan Korbankan Rakyat Bekasi!

- Jurnalis

Selasa, 11 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎‎KOTA BEKASI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi sekaligus Anggota Komisi IV, Oloan Nababan, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal daerah tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

‎Oloan memastikan bahwa pemotongan anggaran harus menyasar hal-hal yang bersifat seremonial.

Dalam wawancara, Oloan menjelaskan bahwa Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, akan memastikan anggaran untuk layanan publik tetap utuh.

“Bicara efisiensi, kalaupun ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang dilakukan pemotongan itu tidak menyangkut dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, tapi lebih ke seremonial. Apakah itu perjalanan dinas atau mungkin ya acara-acara seremonial itu akan dikurangi,” ujar Oloan.

Oloan menegaskan bahwa ketentuan alokasi 20% untuk pendidikan akan tetap terpenuhi, bahkan jauh di atasnya.

‎”Kami pastikan porsi daripada pendidikan itu di atas 20%. Kalaupun ada berkurang dari perencanaan awal, maka berkurangnya itu yang tadi, efisiensi di bidang seremonial, di bidang enggak menyangkut langsung,” tegasnya.

Menanggapi isu dana bantuan pemerintah pusat yang banyak mengendap di kas daerah, Oloan Nababan membantah hal tersebut terjadi di Kota Bekasi. Ia mengklarifikasi bahwa dana yang ada bukan sengaja diendapkan, melainkan menunggu proses pembayaran setelah proyek selesai dan diverifikasi.

“Kalau bicara Kota Bekasi, kalau dibilang dana mengendap, saya kira tidak pernah ada dana mengendap karena apa? Karena tidak sempat mengendap,” katanya.

Lebih lanjut, Oloan menyoroti masalah kekurangan kuantitas guru dan sarana prasarana sekolah, seperti bangku meja belajar, yang masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk kesehatan, ia memastikan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bekasi yang sudah di atas 99% akan terus dipertahankan mutunya.

Sebagai Ketua Fraksi, Oloan memastikan politik anggaran PDI Perjuangan akan terus berpihak pada rakyat kecil (wong cilik).

‎”Di situ fraksi PDI Perjuangan akan melakukan satu pengawasan dan saran untuk bagaimana kemudian anggaran untuk tahun berkenan itu akan lebih cocok untuk menangani hal-hal yang lebih ke masyarakat,” jelasnya

‎Ia pun menutup dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan memberikan kritik membangun.

‎”Kepada masyarakat Kota Bekasi, ayo sama-sama Kota Bekasi ini milik kita. Dan ayo kita bangun bersama-sama. Ketika ada sesuatu hal yang kurang pas, mari kita berikan kritikan kepada pemerintah,” tutup Oloan. (Red)

Baca Juga :  Siap Buat Gebrakan, Ovel Mait Jabat Ketua Gempar Indonesia Sulut

 

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru