Anggaran Rp 5.879.000.000 untuk Paket Data Internet Para Kader Tim Pendamping Keluarga di Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kota Bekasi yang telah di SK kan oleh Wali Kota, tahun 2023 menerima paket data internet berdasarkan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Pemerintah Pusat.

“Jumlah kader sebanyak 5877 orang, menerima paket data internet (untuk handphone) dengan total pagu anggaran Rp. 5.879.000.000, bahwa setiap kader menerima paket data setiap bulan selama 10 bulan kegiatan,” ungkap Kepala Bidang Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi), drg Dezi Syukrawati kepada media ini, Rabu (24/05/2023) siang.

Setiap kader sudah mempunyai nomor telepon masing-masing, imbuh Dezi. “Jadi, mereka pakai nomor apa, diberi sesuai itu. Paket nya langsung masuk, melalui kerjasama dengan penyedia secara langsung, dari Telkomsel, Indosat dan XL. Nama kader terdaftar, nomor terdaftar dan di SK kan. Kalau tahun kemarin, masih proses awal, sementara tahun ini sudah dengan SK Wali Kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Manguni Minaesa Sulut Soroti Pemuatan Pasir Ilegal di Pelabuhan Bitung, Kapolres: Saya Sudah Perintahkan Kasat Reskrim Untuk Lakukan Penyelidikan

Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara sosial bertugas untuk melakukan pendampingan, berkunjung atau menelpon kepada keluarga beresiko, berdasarkan data secara nasional.

Dari data itu, mereka memantau keluarga-keluarga beresiko. “Misalnya ada di dalamnya anak dari nol tahun hingga dua tahun, ada Ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga calon-calon pengantin. Itu tugas mereka, dalam pendampingan,” katanya.

Baca Juga :  Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

Dijelaskan Dezi, bahwa tim Pendamping di lapangan, dibentuk berdasarkan arahan dari pusat.

“Ada kader dari Dinas KB, ada petugas kesehatan, ada juga unsur masyarakat yakni Ibu-ibu PKK. Sementara untuk jumlah tim bervariasi, tergantung jumlah penduduk nya. Mungkin tidak di setiap RT, tapi di setiap kelurahan ada,” sebut Dezi.

Diakhir wawancara, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perhatian dari pemerintah pusat, yang nantinya program ini akan berkaitan dengan penanganan stunting. (M-3L)

Berita Terkait

‎Dinsos Kota Bekasi Sosialisasi DTSEN Pendataan Demi Bantuan yang Tepat Sasaran
Ketum Peradi Profesional Lantik Pengurus DPN dan Beri Mandat Strukturisasi Daerah 
SMSI Turut Meriahkan Jalan Santai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diadakan Dewan Pers
Tri Adhianto Ikut Senam Bersama dan UMKM Ramaikan Akhir Pekan di Kecamatan Bekasi Selatan
PWI Pusat dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa dan Media Sosial Peradilan
‎Optimalkan PAD 2026, Bapenda Kota Bekasi Perkuat Pengawasan Transaksi dan Validasi Piutang
Pengajuan Paspor Wajib Dokumen Asli, Imigrasi Bekasi Tekankan Kepatuhan Masyarakat
Imigrasi Bekasi Deportasi Bertahap 78 WNA Hasil Operasi Wirawaspada

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 09:43 WIB

‎Dinsos Kota Bekasi Sosialisasi DTSEN Pendataan Demi Bantuan yang Tepat Sasaran

Senin, 11 Mei 2026 - 07:17 WIB

Ketum Peradi Profesional Lantik Pengurus DPN dan Beri Mandat Strukturisasi Daerah 

Minggu, 10 Mei 2026 - 20:54 WIB

SMSI Turut Meriahkan Jalan Santai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diadakan Dewan Pers

Sabtu, 9 Mei 2026 - 18:21 WIB

Tri Adhianto Ikut Senam Bersama dan UMKM Ramaikan Akhir Pekan di Kecamatan Bekasi Selatan

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:06 WIB

PWI Pusat dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa dan Media Sosial Peradilan

Berita Terbaru