Anggaran Rp 5.879.000.000 untuk Paket Data Internet Para Kader Tim Pendamping Keluarga di Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kota Bekasi yang telah di SK kan oleh Wali Kota, tahun 2023 menerima paket data internet berdasarkan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Pemerintah Pusat.

“Jumlah kader sebanyak 5877 orang, menerima paket data internet (untuk handphone) dengan total pagu anggaran Rp. 5.879.000.000, bahwa setiap kader menerima paket data setiap bulan selama 10 bulan kegiatan,” ungkap Kepala Bidang Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi), drg Dezi Syukrawati kepada media ini, Rabu (24/05/2023) siang.

Setiap kader sudah mempunyai nomor telepon masing-masing, imbuh Dezi. “Jadi, mereka pakai nomor apa, diberi sesuai itu. Paket nya langsung masuk, melalui kerjasama dengan penyedia secara langsung, dari Telkomsel, Indosat dan XL. Nama kader terdaftar, nomor terdaftar dan di SK kan. Kalau tahun kemarin, masih proses awal, sementara tahun ini sudah dengan SK Wali Kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Sudut Pandang Hukum, Pemerintah dan Jurnalis Perlu Saling Dukung

Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara sosial bertugas untuk melakukan pendampingan, berkunjung atau menelpon kepada keluarga beresiko, berdasarkan data secara nasional.

Dari data itu, mereka memantau keluarga-keluarga beresiko. “Misalnya ada di dalamnya anak dari nol tahun hingga dua tahun, ada Ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga calon-calon pengantin. Itu tugas mereka, dalam pendampingan,” katanya.

Baca Juga :  Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bekasi Tahun 2023 Masih Berlangsung

Dijelaskan Dezi, bahwa tim Pendamping di lapangan, dibentuk berdasarkan arahan dari pusat.

“Ada kader dari Dinas KB, ada petugas kesehatan, ada juga unsur masyarakat yakni Ibu-ibu PKK. Sementara untuk jumlah tim bervariasi, tergantung jumlah penduduk nya. Mungkin tidak di setiap RT, tapi di setiap kelurahan ada,” sebut Dezi.

Diakhir wawancara, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perhatian dari pemerintah pusat, yang nantinya program ini akan berkaitan dengan penanganan stunting. (M-3L)

Berita Terkait

Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024
HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4
Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan
Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
‎Tingkatkan PAD, Pemkot Bekasi dan BPN Jalin Kerja Sama Integrasikan Data Pertanahan
Lakukan Penandatanganan Bersama, Pemkot Bekasi dan BPN Kota Bekasi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Integrasi Data
Wali Kota Tri Adhianto Lakukan Penandatanganan Terkait Pertanahan, Bersama Kepala BPN Kota Bekasi
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 09:48 WIB

Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024

Sabtu, 12 September 2026 - 14:42 WIB

HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4

Kamis, 10 September 2026 - 13:34 WIB

Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Rabu, 9 September 2026 - 16:15 WIB

‎Tingkatkan PAD, Pemkot Bekasi dan BPN Jalin Kerja Sama Integrasikan Data Pertanahan

Berita Terbaru