Miskomunikasi, Kapolres Minsel Tetap Tindaki Personil Di Luar SOP Saat Unjuk Rasa Cap Tikus

- Jurnalis

Sabtu, 19 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MINSEL, TelusurNews,- Kapolres Minahasa Selatan AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK kepada wartawan, Sabtu (19/03/2022) mengatakan insiden yang terjadi saat ujuk rasa warga terkait ‘Cap Tikus’ waktu lalu merupakan sebuah miskomunikasi.

Namun menurut Kapolres bahwa oknun personil Polres Minsel yang terlibat di dalamnya tetap akan ditindak tegas olehnya.

“Perlu saya jelaskan jadi insiden kemarin yang memang terjadi ada sedikit miskomunikasi. Dari pihak kami, kami sudah melaksanakan tindakan tegas oknum,” ungkap AKBP Harleyanto.

Harleyanto mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas terlebih pengamanan unjuk rasa sudah ada aturannya yang harus dipatuhi oleh setiap personil Polri. Insiden yang terjadi saat unjuk rasa ‘Cap Tikus’ menurutnya tidak ada perintah darinya.

“Jadi tidak ada perintah saya, sudah jelas, SOP penanganan unjuk rasa juga sudah ada aturannya,” tegas Harleyanto.

AKBP C. Bambang Harleyanto menjelaskan, sebelumnya dari Polda Gorontalo melakukan penindakan di sebuah desa di Minahasa Selatan. Sebelum menuju ke desa tersebut tim dari Gorontalo meminta bantuan personil Polres Minsel untuk menunjukkan jalan ke lokasi penindakan, dan pada akhirnya karena miskomunikasi Polres Minsel yang diduga melakukan penindakan.

Baca Juga :  Kasie Humas Iptu Jhony Rantung tutup kegiatan, Komunitas Media Massa

“Mungkin karena dari Gorontalo ini melaksanakan penindakan tentu warga di sana tidak ada yang kenal, yang dikenal kan taunya personil Polres Minsel pasti kan yang dikenal mereka, yang mengantar, dipikirkan yang di sana (di lokasi penindakan) bahwa kita (Polres Minsel) yang menindak, ya itu miskomunikasi,” jelas AKBP Harleyanto.

Dan akhirnya warga melakukan unjuk rasa di depan Mapolres Minsel, yang berujung insiden.

“Itu dikarenakan miskomunikasi yang mereka terima di sana,”

“Sebenarnya pelaksanaan tidak ada permasalahan endingnya, mereka juga sudah menerima,” katanya.

Walau begitu, demi penegakan keadilan, baik Kapolres maupun Wakapolres sudah sepakat dan sudah melakukan evaluasi bahwa tetap akan menindak oknum personil Polres Minsel yang bersalah.

Baca Juga :  Panglima TNI dan Gubernur Kalbar Pimpin Rakor Evaluasi Penanggulangan Karhutla di Kalbar

“Saya dan pak Waka sudah sepakat, kami juga sudah melaksanakan evaluasi, kesimpulan saya tetap yang bersalah harus menjalani proses yang berlaku di internal Kepolisian,” ujar Kapolres.

Harleyanto mengatakan bahwa pihaknya tidak mentolerir tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personilnya di luar standar operasional prosedur (SOP).

“Saya tidak ada mentolerir tindakan-tindakan dari pada personil Kepolisian yang di luar prosedur,” tegasnya.

Untuk oknum personil tersebut yang melanggar SOP menurut Harleyanto sudah ditangani Propam Polres Minsel, dan jika terbukti akan segera ditindak.

“Untuk personil yang dimaksud sudah kami laksanakan pendalaman dan pemeriksaan di Seksie Propam,”

“Yang bersangkutan sudah kita panggil, dan sudah menjalani pemeriksaan, dan apabila dia terbukti kami akan tindak,” pungkas AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK.

(Liputan: Toar Lengkong)

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terbaru